Jakarta, 10 Juni 2026 — Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memandang kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 di atas 30% bukan semata-mata persoalan penyesuaian harga korporasi, melainkan alarm serius atas kerentanan tata kelola energi nasional. Berdasarkan pemberitaan, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa peny...

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto "bersih-bersih" tata kelola sektor migas nasional, termasuk di tubuh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN strategis. Penetapan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023 merupakan langkah berani dan patut diapres...

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto "bersih-bersih" tata kelola sektor migas nasional, termasuk di tubuh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN strategis. Penetapan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023 merupakan langkah berani dan patut diapres...

INDRAMAYU – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menegaskan bahwa transformasi dan streamlining di lingkungan Pertamina Subholding Upstream harus menjadi momentum untuk memperkuat kapabilitas strategis Pertamina, termasuk kemampuan pengeboran nasional. Dalam konteks tersebut, PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dinilai memiliki modal, kompetensi, pengalaman, sumber daya manusia, teknologi, serta skala operasi yang kuat untuk dikembangkan sebagai National Drilling C...

Jakarta – Isu tentang kemungkinan penempatan warga negara asing (WNA) sebagai direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Pertamina (Persero), mendapat penolakan tegas dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB).Presiden FSPBB, Arie Gumilar, menyebut langkah itu bisa menjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kemampuan anak negeri. “Kalau sampai terjadi WNA duduk sebagai direksi di Pertamina, tentu akan ada reaksi....

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan uji formil dan materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis (25/11/2021). Berdasarkan jadwal sidang yang tertera dalam laman resmi MK, diketahui ada 12 perkara pengujian UU Cipta Kerja yang akan diputus. Sidang rencananya akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Adapun perkara yang akan disidangkan yakni perkara nomor 87/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja...

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dengan modus mengoplos bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax terjadi pada 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar memastikan, BBM yang beredar di masyarakat saat ini bukanlah hasil oplosan dan tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang diusut. “Jadi, jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang itu adalah minyak oplosan. ...

Bali - Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja PT Pertamina (Persero) menyatakan tekad bersama untuk memperkuat kualitas SDM dalam mewujudkan Pertamina sebagai tulang punggung bangsa dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.Hal tersebut disampaikan pada acara pembukaan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2025-2027 yang diselenggarakan di Patra Hotel & Villas, Bali pada 17-21 Februari 2025. Hadir membuka acara secara resmi Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan; Direkt...

Mantan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar, menyerukan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam impor minyak yang mencapai Rp 96 triliun di Pertamina.Ugan mengatakan bahwa penggeledahan oleh Kejagung harus menghasilkan kejelasan status kasus ini."Semoga semuanya menjadi terang benderang. Kalau ada penyimpangan ya harus ditindak oknum-oknumnya, tapi kalau tidak ada penyimpangan, Kejagung harus segera clearkan masalah impo...

Jakarta – Dalam rangka hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia bersama PT Pertamina (Persero) sukses menggelar peringatan bertajuk "May Day is Kolaborasi Day" yang berlangsung meriah di Pertamina Arena Simprug, Jakarta, Rabu (1/5/2025). Menghadirkan suasana penuh semangat kebersamaan dan kolaborasi, peringatan Mayday 2025 mengusung tema "Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas ...