FSPPB
Sabtu, 12 September 2026

Berita Terbaru

Mengakhiri Ambiguitas Migas: Saatnya Pertamina Menjadi ...

Tahun 2026 seharusnya membuka mata kita bahwa ketahanan energi tidak bisa lagi dikelola dengan logika setengah-setengah. Dunia sedang diguncang eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Jalur energi global berada dalam tekanan. Harga minyak mentah dunia melonjak ke level tinggi. Dalam skenario berat, Brent dapat bergerak hingga kisaran USD110 per barel atau lebih. Pada saat yang sama, rupiah ikut tertekan; kurs acuan JISDOR Bank Indonesia per middle April 2026 tercatat Rp17.141 per USD. Bagi In...

Image
Menjinakkan Paradoks Danantara: Ketika Pertamina dan PL...

Pada Februari 2025 lalu, publik dikejutkan dengan langkah agresif pemerintah yang mengonsolidasikan aset-aset raksasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah payung lembaga baru bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).  Sepanjang 2025, lembaga ini melakukan percepatan sekitar 22 program prioritas mencakup restrukturisasi dan konsolidasi sektor-sektor strategis nasional. Dua nama besar yang berada di garis depan restrukturisasi ini adalah PT Pertamina (Perser...

Image
MK Menyatakan UU Ciptaker Inkonstitisional, FSPPB Beri ...

JAKARTA, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional. FSPPB selaku salah satu dari Pemohon Uji Formil UU Ciptakerja dalam perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Ciptakerja Inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 meskipun dinyatakan secara bersyarat, ujar Presiden FSPPB, Arie Gumilar di Jakarta...

Image
Munas ke-8, Arie Gumilar Kembali Dipercaya Memimpin FSP...

...

Image
Narasi Oplosan dan Korupsi Kuadriliun: Membaca Ulang Fo...

Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola migas yang melibatkan PT Pertamina telah menjadi sorotan utama sejak awal tahun ini. Namun, seiring bergulirnya persidangan perdana pada 9 Oktober 2025 lalu, terdapat kebenaran pahit yang terkuak: kerugian terbesar yang dialami Pertamina justru datang dari kehancuran citra yang disebabkan oleh narasi publik yang tidak akurat.​Klarifikasi terbaru otoritas penegak hukum —bahwa istilah "BBM Oplosan" dan klaim kerugian hingga "Rp1 Kuadriliun&...

Image
Panggung Depan Dasco, Kelumpuhan Legislasi, dan Sinyal ...

Penulis: Muhsin Budiono*) MAKLUMAT — Aksi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang kemarin (23/6) menelepon Direktur Utama Pertamina via loudspeaker di tengah Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk mencari jalan keluar atas ancaman PHK 55.000 buruh, adalah sebuah pertunjukan politik yang dramatis, sekaligus menunjukkan lemahnya kerja institusional DPR dalam menyelesaikan akar persoalan tata kelola energi nasional. Di permukaan, manuver ini menyajikan sosok pi...

Image
PEMBATALAN RENCANA MOGOK KERJA NASIONAL FSPPB 29 Des 20...

Jakarta - Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Bersama (PB) antara Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan Direksi PT Pertamina (Persero) yang disaksikan dan difasilitasi oleh Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, maka rencana aksi mogok kerja nasional yang tertuang dalam surat nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH% tanggal 17 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Mogok Kerja DIBATALKAN sesuai dengan surat FSPPB nomor 120...

Image
Peneliti IEAB Dorong Penguatan Regulasi Migas Pro Rakya...

Jakarta – Peneliti Institut Energi Anak Bangsa (IEAB), T. Budi Utomo, menyoroti pentingnya penguatan regulasi sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk mendukung kemandirian bangsa. Ia menegaskan bahwa penguatan regulasi yang pro rakyat merupakan langkah strategis yang harus menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi dan meningkatkan kontribusi migas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam keterangannya, Budi Utomo menek...

Image
Pengelolaan Sedimen Laut: Perspektif Menjaga Dasar Laut...

Jakarta, Matainvestigasi.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers nasional dan internasional, menegaskan bahwa pemanfaatan pasir hasil sedimentasi di laut belum terbuka untuk kegiatan ekspor. Menurutnya, hasil sedimentasi pasir laut ini akan diutamakan untuk kebutuhan reklamasi di dalam negeri, Senin (25/03). Tanggapan dari pengamat maritim, DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dari IKAL Strategic Centre (IKAL SC), menyatakan bahwa pengeruka...

Image
Percepatan Swasembada Energi, Serikat Pekerja Desak Pra...

Sejak didirikan pada tahun 1959, Pertamina telah menjadi perusahaan negara yang bergerak di bidang energi, melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan operasi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selama perjalanannya, Pertamina telah mengalami setidaknya tiga kali transformasi besar. Yakni sebagai Perusahaan Negara (1959-2003), lalu berubah menjadi Perseroan Terbatas (2003-2021), dan terakhir menjadi Holding-Subholding (2021-sekarang). Namun, sejak transformasi m...

Image